Komisi I dan II DPRD Indragiri Hulu Kunker ke Bukittinggi

Bukittinggi, KABA12.com --- Sepuluh anggota DPRD kabupaten Indragiri Hulu, mengadakan kunjungan kerja ke DPRD Bukittinggi, Jumat (23/02). Kedatangan rombongan disambut anggota DPRD, Ibnu Asis, Fauzan Haviz, didamping Sekwan Hermansyah dan Kasubag Humas dan Protokol, Ramon Arisa Putra.

Samsudin, Ketua Komisi I DPRD kab. Indragiri Hulu menjelaskan, kunjungan kerja yang dilaksanakan kali ini terkait PP nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD.

"Kami melakukan kunjungan kerja dalam rangka bertukar pikiran terkait PP 18 tahun 2017 tentang hak dan keuangan anggota dan pimpinan DPRD. Jadi sharing pendapat bagaimana tentang biaya reses, tunjangan perumahan dan lain sebagainya. Ini memang dilaksanakan sesuai dengan aturan dan keuangan daerah," jelasnya.

Sementara, Ibnu Asis, anggota DPRD Bukittinggi mengungkapkan, dalam pertemuan dengan anggota DPRD Indragiri Hulu, khususnya anggota komisi I dan komisi II dijelaskan bahwa Bukittinggi telah menjalankan PP 18 tahun 2017 sejak Oktober lalu. Sejak itu, ada beberapa pointer tambahan, terkait tunjangan transportasi dan tunjangan reses.

"Implementasi PP 18 tahun 2017 di Bukittinggi ini untuk kota Bukittinggi, ditindaklanjuti dengan Perda dan Perwako. Beberapa poin diantaranya, anggota dan alat kelengakapan dewan, kecuali pimpinan diberi tunjangan transportasi namun tidak diberikan lagi kendaraan operasional. Sedangkan untuk reses, setiap kali diadakan reses, anggota dewan juga diberikan tunjangan reses, bagi yang melaksanakannya," ujarnya.

Lebih lanjut, Ibnu Asis juga menyampaikan untuk kota anggota DPRD Bukittinggi juga telah diberikan dana pokir sebesar Rp 700 juta per orang. Naik dari tahun lalu yang hanya diberikan Rp 400 juta per orang. Intinya seluruhnya disesuaikan dengan keuangan daerah.

"Dana pokir tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan warga di dapil masing-masing, yang tidak tertampung dalam APBD. Dan untuk tahun 2019, seluruh pokir anggota dewan juga telah dimasukkan ke dalam e-planning agar langsung tercatat secara otomatis di Bapelitbang," jelasnya.

(Ophik)