Bukittinggi, KABA12.com --- Beberapa minggu terakhir, pemerintah kota Bukittinggi memberlakukan kebijakan penggunaan kartu Brizzi untuk masuk dalam beberapa objek wisata. Namun kebijakan itu ternyata menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat.
Adanya persoalan itu, DPRD kota Bukittinggi langsung mengadakan sidak ke lapangan secara resmi, Selasa (11/06).
Dari kunjungan itu, Ketua DPRD, Wakil Ketua serta komisi III menemukan sejumlah permasalahan terkait sistem Brizzi ini.
Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, menyampaikan, penggunaan sistem Brizzi ini tentunya banyak manfaat dan membuat warga lebih melek teknologi. Namun demikian, saat ini tentu ada persoalan yang terjadi di lapangan dan harus segera dibenahi oleh pemerintah bersama pihak terkait.
"Kami melihat tadi cukup banyak persoalan, diantaranya, sosialisasi kepada masyarakat diniali kurang, sarana pendukung tidak terlalu maksimal. Sehingga masyarakat pengunjung bingung dengan sistem yang ada, bahkan menimbulkan persoalan terkait antrian panjang untuk masuk objek wisata, khususnya TMSBK," ujar Beny.
Lebih lanjut, Ketua DPRD menyampaikan, sistem Brizzi memang akan menambah transparansi untuk antisipasi kebocoran di tiket masuk objek wisata. Tapi, tentunya harus ada peningkatan sarana seperti harus ada mesin cek saldo, agar tidak ada masyarakat yang dirugikan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, H. Trismon, selaku koordinator komisi III, juha menegaskan, agar pemerintah harus laksanakan evaluasi terkiat sistem ini. Karena DPRD dibuat bingung dengan dana CSR yang diberikan BRI.
"Contohnya, pembelian kartu sebesar Rp 20 ribu, tanpa saldo, ini harus ditinjau ulang. CSR seharusnya membantu pemerintah, bukan memperalat pemerintah dan masyarakat. Jangan sampai sistem ini merugikan daerah. Untuk itu jika sistem ini akan berdampak pada penurunan tingkat kunjungan dan merugikan warga serta daerah, DPRD Bukittinggi minta kebijakan ini ditinjau ulang," tegasnya didampingi, Ketua Komisi III, Rusdy Nurman dan anggota, Dedy Moeis didampingi bagian fasilitasi pengawasan Sekretariat DPRD Bukittinggi.
Dalam waktu dekat, DPRD akan segera melakukan rapat kerja dengan pihak terkait untuk mencarikan solusi terbaik. Karena hal tersebut menjadi tugas DPRD sebagai fungsi dewan dalam pengawasan kinerja pemerintah.
(Ophik)
No comments:
Post a Comment